Dasar Hukum Pembentukan Dewan Pengawas

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 tahun 2007 tanggal 7 Nopember 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
  2. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
  3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 tahun 2008 tanggal 23 Juni 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
  4. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 445/K.69/2010 tanggal 09 Februari 2010 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) diantaranya Dewan Pengawas RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.
  5. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 445/K.612/2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Pengangkatan dan Pergantian Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan masa Jabatan 2010-2015.

 

Maksud dan Tujuan Pengawasan

Pengawasan dilakukan dalam rangka pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan BLUD RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memberikan saran untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD serta saran dan pendapat kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo.

 

Ruang Lingkup Pengawasan

  1. Penilaian terhadap Renstra, RBA dan pelaksanaannya;
  2. Penialian terhadap kinerja pelayanan keuangan dan lainnya;
  3. Penilaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
  4. Permasalahan-permasalahan pengelolaan BLUD dan solusinya ;
  5. Saran dan rekomendasi.

 

 dr. Rini Retno Sukesi Fahmi Prima Laksana
Tjutjup Suparna Hermain Okol